Koran Jakarta | May 26 2018
No Comments
Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono, tentang Konflik Terbuka Bupati dan Wakil Bupati

“Bupati dan Wakil Bupati Langgar Aturan, Kami Tindak”

“Bupati dan Wakil Bupati Langgar Aturan, Kami Tindak”

Foto : ANTARA/Widodo S Jusuf
Soni Sumarsono
A   A   A   Pengaturan Font
Hubungan antara bupati dan wakilnya yang tengah berkuasa banyak yang tak akur. Ada yang diam-diam, tapi ada juga yang secara terbuka memperlihatkan konflik di depan publik. Ketidakharmonisan bupati dan wakilnya terlihat di Kabupaten Morowali utara, Sulawesi Tengah.

Pada Jumat (9/2), Wakil Bupati Asrar Abdul Samad melampiaskan emosinya saat upacara pelantikan pejabat eselon III yang dipimpin Bupati Aptripel Tumimomor. Ketika itu, Asrar yang duduk di samping Aptripel berdiri dan turun dari panggung merampas naskah SK yang sedang dibacakan petugas protokol. SK itu lalu disobeksobek sambil berteriak, “hentikan pelantikan....”

Sepekan sebelumnya, tepatnya Rabu 31 Januari lalu, kericuhan antara bupati dan wakilnya terjadi di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Insiden yang melibatkan kedua pemimpin Tolitoli itu terjadi saat pelantikan pejabat struktural dan fungsional yang digelar di Gedung Wanita Lama Tolitoli. Saat itu, Bupati Tolitoli sedang menyampaikan sambutannya di hadapan puluhan pejabat yang akan diambil sumpah. Saat masih berdiri di podium, tiba-tiba Wabup Tolitoli datang memasuki ruangan sambil marah-marah dan sempat menendang meja.

Menghadapi konflik internal bupati dan wakilnya, Kemendagri tak tinggal diam. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, memanggil Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan, ke Jakarta untuk diklarifikasi. Sebelumnya, Kemendagri juga telah mengklarifikasi aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli ke Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta, mewawancarai Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli dan Wakil Bupati Morowali sempat heboh, bahkan jadi viral di dunia maya. Pandangan Anda?

Tata aturan pemerintahan daerah (Pemda) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Di Pasal 67 UU Pemda disebut bahwa kepala daerah dan wakilnya dalam penyelenggaraan harus mentaati etika dan norma. Etika berarti menyangkut nilai-nilai yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketika tidak etis, melanggar norma, pasti ada sanksinya.

Sanksinya apa? S

anksinya apa, kita belum bisa putuskan sekarang. Tapi kalau kita lihat kejadian di video, berarti wakil bupati tidak bisa menempatkan diri sebagai pemimpin daerah karena terjadi konflik atau menyetop pidato bupati dan terjadi keributan. Apa pun alasannya, ini melanggar etika dan norma dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasti ada sanksi?

Apa pun pasti akan ada sanksinya, bisa teguran tertulis keras. Dalam aturan pemerintahan, aturan tertulis itu sampai dua kali teguran tertulis 1 dan 2, baru kemudian pemberhentian. Jadi, kalau kita sampaikan teguran tertulis 1 nanti dia tidak boleh melanggar lagi. Walau etik tak beararti itu bisa dikecilkan. Kasus di Tolitoli ini sangat disayangkan karena prosedur pelantikan sudah benar. Sebagai seorang bupati, dia melantik dan sudah konsultasi baik itu mengenai orang yang dilantik, jadwal, kemudian sudah diundang.

Bupati Tolitoli Saleh Bantilan dipanggil ke Jakarta dalam rangka apa?

Ini sebuah proses klarifikasi kepada bupati, wakilnya juga dipanggil di hari yang terpisah.

Sudah ada laporan dari Gubernur Sulawesi Tengah tentang kasus ini?

Gubernur Sulawei Tengah sudah kita lakukan klarifikasi. Kali ini Kemendagri tidak main-main, bupati, wakil bupati di mana pun yang kira- kira melanggar aturan kita berikan sanksi. Kami tidak mau ambil risiko terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak stabil. Jadi, sejak dini kejadian pasti langung saya panggil.

Kabarnya Bupati Tolitoli sering keluar negeri. Benarkah?

Soal bupati sering ke luar negeri, dari isunya, itu ternyata menurut klarifikasi bupati tidak benar. Memang sering ke luar, tapi masih di wilayah Indonesia untuk mengundang investor ke Tolitoli karena daerah terpencil tanpa usaha keras tak mungkin bisa datang. Sering ke luar negeri karena sakit, hidungnya agak bindeng dan itu dilakukan hari libur. Itu tidak masalah setelah kita cek melalui imigrasi. 

 

agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment